Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Deputi Sektor Pengaturan Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Ekonomi, Iskandar Simorangkir, memandang jika Indonesia benar-benar memerlukan bank tanah. Faktanya, bank tanah itu dapat merealisasikan tersedianya rumah murah dan pantas huni untuk warga kelompok menengah ke bawah.

“Semestinya pemerintahan telah mempunyai bank tanah. Hingga orang yang berpenghasilan rendah atau kelas bawah yang tinggalnya di ujung dunia dapat punyai rumah di kota. Jika saat ini kan ke kantor mahal sekali mereka,” tuturnya dalam seminar-online Serap Inspirasi UU Cipta Kerja di Bali, Jumat (27/11/2020).

Iskandar menjelaskan, lewat bank tanah usaha pengadaan rumah pantas untuk warga berpenghasilan rendah di kota besar bertambah lebih gampang. Hal tersebut sebab terdapatnya tempat punya negara yang automatis memiliki harga tambah murah.

“Saat ini kan malah terbalik, sebab orang yang punyai mobil, punyai rumah di kota malahan semakin mudah kerja di kota. Semestinya pemerintahan sediakan keringanan yang serupa untuk barisan bawah lewat perumahan rakyat,” sambungnya.

Disamping itu, kedatangan bank tanah dipandang penting untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia. Susul terdapatnya tempat yang dapat digunakan setiap saat dan memiliki harga rendah yang bisa mengirit keuangan negara.

“Contoh kota Mogale di Afrika Selatan, mereka punyai bank tanah di situ. Jadi, saat ada project infrastruktur gak jadi permasalahan. Jika dikita kan bedah, sebab tidak punyai tanah, ya kita kerap terhalang dengan permasalahan pembebasan tempat yang mahal,” tuturnya.

Oleh karenanya, faksinya memberikan dukungan penuh usaha pembangunan bank tanah yang sudah di akomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga pengadaan usaha pengadaan perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur berkepanjangan bisa disanggupi.

“Jadi, pemerintahan harus datang untuk membuat bank tanah. Ini yang tetap seluruh kita dorong (perumahan rakyat dan infrastruktur berkepanjangan). Karenanya dibaca dahulu UU (Cipta Kerja) nya,” pungkasnya.

Awalnya, Deputi Sektor Pengaturan Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Ekonomi, Iskandar Simorangkir mengakui jika Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah momen reformasi birokrasi untuk lompatan besar ekonomi nasional.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *