Kartu Prakerja Salah Sasaran

Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintahan pada April 2020 memperoleh ketertarikan yang tinggi dari warga. Awalnya, program ini diperkirakan untuk tangani pengangguran di Indonesia supaya memperoleh training, bagus untuk berwiraswasta atau upskilling selaku bekal untuk cari kerja.

Pada kondisi wabah covid-19, pemerintahan memilih untuk menggelindingkan program Kartu Prakerja ini merangkap sekalian selaku bansos, intinya untuk warga tuna kreasi yang terimbas wabah.

Tetapi, penemuan Tubuh Pusat Statistik (BPS) malah bertentangan dengan arah program ini dikeluarkan. Di mana sebagian besar yang menerima Kartu Prakerja malah dengan status bekerja, yaitu 66,47 %.

“66,47 % yang menerima Kartu Prakerja itu posisinya ialah karyawan. Sesaat 22,24 prosentasenya pengangguran, dan 11,29 prosentasenya adalah Bukan Angkatan Kerja (BAK),” tutur Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto seperti diambil, Jumat (27/11/2020).

Selaku catatan, Kecuk menambah, dari yang menerima Kartu Prakerja yang bekerja, seputar 63 prosentasenya dengan status karyawan penuh.

Bekasnya sejumlah 36 % adalah karyawan tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per minggu. Barisan ini termasuk selaku karyawan separuh waktu atau 1/2 pengangguran.

“Berarti penghasilan mereka benar-benar terbatas. Oleh karenanya dapat dimaklumi, walau posisinya mereka bekerja, mereka apply dalam program kartu prakerja,” ujar ia.

Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sayangkan sikap Manajamen Kartu Prakerja yang lakukan penyeleksian peserta program Kartu Prakerja. Faktanya, ada 2,1 juta korban Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) yang gagal lolos selaku peserta program kartu Prakerja.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *