Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo ajukan surat pemunduran diri selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP). Surat itu telah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sudah memutuskan Edhy Prabowo selaku terdakwa suap masalah penentuan hal pemberian izin export benih lobster atau benur.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menjelaskan, Edhy Prabowo sudah tanda-tangani surat pemunduran diri selaku Menteri KKP.

“Surat pemunduran diri telah diberi tanda tangan Pak Edhy tempo hari. Surat itu diperuntukkan ke Bapak Presiden,” tutur Antam dalam penjelasannya, Jumat (27/11/2020).

Sekarang ini, KKP tengah menanti keputusan sah Presiden Joko Widodo atas surat pemunduran diri Edhy Prabowo itu. Karena, cuman Presiden yang memiliki hak memutus penghentian seorang menteri.

Tentang hal saat ini, KKP dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Antam memperjelas, lepas dari kondisi dan situasi sekarang ini, servis KKP pada warga kelautan dan perikanan masih berjalan seperti umumnya.

Karyawan di Pusat atau Unit Servis Tehnis (UPT) Wilayah masih bekerja, masih bekerja seperti umumnya habis penangkapan Edhy Prabowo. “Yang jelas service ke warga masih berjalan, jangan kendor,” tandas Antam.

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) pastikan akan mencari saluran suap masalah penentuan hal pemberian izin export benih lobster atau benur dengan terdakwa Edhy Prabowo. Dalam mencari hal itu, KPK akan bekerja bersama dengan Pusat Laporan dan Riset Transaksi bisnis Keuangan (PPATK).

“Kami akan pengaturan dengan PPATK sampai seberapa jauh salurannya, ya,” tutur Deputi Pengusutan KPK Karyoto, Kamis (26/11/2020).

Bila diketemukan ada beberapa pihak yang diperhitungkan ikut terima uang haram itu, Karyoto pastikan akan mengecek faksi itu.

“Jika benar ada ada sampai ke situ tentu saja kita akan check ,” katanya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *